Kabupaten Bekasi, tintajurnalis.net — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Haryanto, melaksanakan kegiatan reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Karangbahagia, Kedungwaringin, Pebayuran, Sukakarya, dan Cabangbungin, Jumat (1/5/2026).
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan sosial, Haryanto menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda penting dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga dari berbagai desa yang secara aktif menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di wilayahnya.
Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah aspirasi yang mencuat di antaranya peningkatan kualitas layanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan dan saluran irigasi.
Haryanto menyampaikan bahwa sebagai mitra kerja perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, pihaknya akan memprioritaskan aspirasi masyarakat yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan warga.
“Reses menjadi momen penting untuk mendengar langsung kondisi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan agar dapat direalisasikan melalui program pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan masyarakat agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Haryanto mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta menjaga sinergi dengan pemerintah demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan sejahtera.
Kegiatan reses berlangsung dengan suasana dialogis dan interaktif, serta ditutup dengan sesi tanya jawab dan pencatatan aspirasi warga sebagai bahan tindak lanjut di tingkat legislatif dan pemerintah daerah.
(N.R / red)
